Apa Syarat Dan Prosedur Organisasi / Wadah Sosial?

 Sebelum membuat lembaga maupun organisasi yang merupakan sebuah wadah sosial manusia, maka terdapat beberapa syarat dan prosedur yang harus dilalui. Hendaknya pembuatan sebuah wadah sosial melibatkan ebberap aorang yang ahli dalam bidang ini.

1. Memilih Nama

Mendirikan sebuah organisasi haruslah memiliki nama. Pemilihan nama adalah bebas selama tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum. Jika telah mendapat pengakuan badan hukum, maka sebelum nama organisasi maka wajib menyantumkan jenis organisasi, seperti Lembaga (….), atau Yayasan ……

Jika yayasan atau lembaga memiliki kekayaan yang berasal dari wakaf, maka dapat menambahkan kata ‘wakaf’ setelah kata lembaga atau yayasan hanya jika yayasan merupakan penerima. 

Untuk mendapatkan status badan hukum, maka akta pendirian dari sebuah lembaga maupun yayasan harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun yang mengajukan hal tersebut adalah notaris pembuat akta.

Untuk mengajukannya maka membutuhkan:

1. Salinan akta pendirian

2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak milik lembaga yang telah mendapatkan legalisir notaris

Jika belum memilikinya maka wajib mendaftarkan di kantor pajak. Mengisi formulir dan sanggup membayar pajak tentunya dari waktu ke waktu.

3. Surat pernyataan tempat kedudukan dengan alamat lengkap lembaga maupun yayasan

Lengkap dengan tandatangan pengurus dan telah diketahui oleh lurah maupun kepala desa setempat.

Sebelum terjun ke tingkat lurah maupun desa, ada baiknya berembug dulu dengan lingkungan sekitar seperti RT maupun RW. Dengan demikian proses ke jenjang selanjutnya tidaklah rumit.

4. Keterangan bank atas nama organisasi (lembaga atau yayasan)

atau pernyataan dari pendiri dengan keterangan bahwa nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal.

5. Surat pernyataan keabsahan kekayaan awal oleh pendiri.

Perbincangan terkait harta kekayaan baik itu wakaf maupun wasiat memiliki aturan khusus dalam pengelolaannya. Sebaiknya pengurus organisasi mempelajari hal ini secara mendalam terlebih dahulu.

6. Bukti penyetoran biaya pengesahan.

Hal-hal yang bersifat pembiayaan sebaiknya mendapatkan sumber terpercaya agar dana tidak disalahgunakan. Untuk itu sumber-sumber yang akurat menjadi penting untuk menjadi acuan kepengurusan organisasi.

Untuk mendapatkan pengesahan akta pendirian untuk mendapatkan status badan hukum maka harus menyampaikan hal ini paling lambat 10 hari setelah akta pendirian yayasan ditandatangani.

Bagaimana dengan pendirian perkumpulan berbadan hukum?

Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, maka :

7. Mengajukan nama perkumpulan kepada Menkumham

minimal memuat identitas pemohon dan nama perkumpulan. Proses pengajuannya dapat melalui media elektronik (online).

Setelah mendapat persetujuan penggunaan nama perkumpulan secara elektronik, maka akta pendirian ditandatangani di depan notaris.

8. Pengajuan pengesahan badan hukum perkumpulan oleh notaris.

Notaris telah mendapat kuasa melalui pengisian format pendirian. Pilihlah notaris yang memang kompeten menangani bidang ini.

Format pendirian melampirkan beberapa dokumen pendukung seperti surat pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen pendirian yang telah lengkap.

Dokumen Pendukung Format Pendirian

 a. Salinan akta pendirian perkumpulan ataupun salinan perubahan yang sudah diketahui notaris sesuai aslinya. Untuk dokumen asli wajib disimpan oleh pemilik organisasi atau pengurus.

 b. Surat pernyataan tempat kedudukan dengan alamat lengkap perkumpulan dengan tandatangan pengurus dan sudah diketahui oleh aparat desa maupun kelurahan setempat (kepala desa). 

c. Sumber pendanaan dari perkumpulan. 

d. Program kerja perkumpulan 

e. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau sedang dalam perkara pengadilan.

f.  Notulen rapat pendirian perkumpulan. 

g. Surat pernyataan sanggup mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh pendiri perkumpulan.

h. Akta pendirian perkumpulan.

Jika format pendirian perkumpulan serta dokumen pendukung sudah sesuai, maka menkumham akan langsung menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan secara elektronik. 

Kemudian menkumham akan menerbitkan Keputusan Menteri terkait pengesahan badan hukum secara elektronik. Menkumham akan menyampaikan paling lambat 14 hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan. Notaris dapat secara langsung melakukan pencetakan sendiri mengenai Keputusan Menteri terhadap pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

Adapun kertas yang digunakan berwarna putih dengan ukuran F4 atau Folio berat 80 gram. Keputusan menteri mendapat tandatangan dan cap  oleh notaris dengan frasa yang memuat tulisan “Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH”.

Organisasi tidak lepas dari pembaharuan struktur kepengurusan. Hal-hal itu menjadi perhatian khusus bagi anggota dalam pelaksanaannya. Perlu juga adanya kesepakatan bersama mengenai hal itu.

Surat keputusan mengenai pendirian organisasi tidak memiliki masa berlaku. Hanya saja memerlukan pembaharuan setiap sekian tahun. Organisasi tetap perlu memberikan laporan kegiatannya pada pihak-pihak terkait. 

Dokumentasi kegiatan, arsip, hingga berkas-berkas administrasi lainnya memerlukan wadah khusus penyimpanan sebagai rekam jejak keabsahan sebuah organisasi. 

Posted in: ARTIKEL